BIMA, JangkarNTB.Com- Wakil Ketua BPD Desa Tonda Irfan menjelaskan kenapa sekretaris Desa dimutasi kepala desa dan membantah ada dendam dan hal lainnya. Dirinya menceritakan kasus ini berawal dari kepala desa izin cuti ke Mataram kemudian PLH kades dijabat oleh sekdes saat menjadi PLH turunlah informasi program bedah rumah yang kemudian sekdes mengumpulkan kepala dusun untuk melakukan pendataan terhadap warga yang berhak untuk mendapatkan bedah rumah dan di situlah berawal perintah untuk melakukan pungutan minimal 50 sampai 150 untuk 40 KPM. Sabtu (25/10/25).
Lebih lanjut wakil BPD menjelaskan di perjalanan ternyata program bedah rumah itu tidak jadi dilaksanakan karena belum kunjung dilaksanakan maka warga bertanya-tanya mendatangi kepala desa setelah dari cuti dan mendatangi BPD menanyakan kelanjutan daripada program bedah rumah, BPD tidak tahu kepala Desa juga tidak diberitahu.
“Dengan laporan masyarakat tersebut BPD mengambil inisiatif untuk mengumpulkan masyarakat korban pungutan liar dan dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa betul mereka mengumpulkan uang dengan nominal 50 sampai 150,” kata Irfan.
Ditambahkannya, kemudian BPD bersurat ke kepala desa tembusannya camat dan inspektorat untuk dilakukan pemecatan terhadap perangkat desa yang melakukan penyalahgunaan jabatan sehingga dengan dasar itu kepala desa kemudian bersurat ke camat dan camat bersurat ke inspektorat untuk dilakukan audit khusus dan disaat dilakukan pemeriksaan pemanggilan saksi-saksi semua saksi mengakui betul telah terjadi kegiatan tersebut dan mereka mengumpulkan uang atas perintah daripada pak sekdes dan sekdes pun saat diperiksa mengakui betul bahwa ialah yang menyuruh kepada dusun untuk melakukan pengumpulan uang sekalipun dalam pengakuannya sekdes hanya menyuruh 30.000.
“Jadi tidak ada dendam kades dan BPD atas mutasi sekretaris Desa,” terang wakil BPD.
(RED)
